Beberapa LSM Mulai Soroti Masalah Dana Desa Bengko

 

IN – Masalah pembangunan jalan dan realisasi dana Desa ( DD ), ADD dan penyaluran BLT di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang lebong mulai menjadi sorotan beberapa LSM, diantaranya  lembaga pemantau korupsi Republik Indonesia ( LPKRI ) dan komite pemantau pembangunan nasional (KPPN ).

Menurut keterangan warga yang berhasil dihimpun awak media, banyak sekali kebijakan Kades dan pengurusnya yang mengecewakan warganya. Seperti pemanfaatan dan penyaluran dana DD dan ADD terindikasi dilaksanakan oleh Kepala Desa dan pengurusnya yang rata rata masih punya hubungan keluarga, dan keputusan keputusan penting terkait pemànfaatan dana tersebut tidak melalui rapat Desa yang terbuka untuk warga. Atau lebih jelasnya tiďak transparan kata wargà Desa Bengko yang enggan disebut namanya ketika dihubungi awak media.

Adapun kejanggalan tersebut terjadi di  beberapa ruas jalan seperti pembangunan jalan menuju ke tempat penakaman umun ( TPU ) dimana jalan tersebut sudah dibangun menggunakan dana PNPM yang kondisinya masih bagus menggunakan rabat beton tapi dibangun kembali okeh Kepala Desa dan perangkatnya dengan pengerasan koral dan menurut warga Desa Bengko keputusan pembangunan jalan ke TPU tersebut tidak melalui rapat Desa yang banyak melibatkan warga, Tiba tiba saja jalan sudah dibangun dan warga tidak banyak yang tau berapa anggaran jaĺan tetsebut karena tidak menggunakan papan merek dan sosialisasi ke warga Desa.

Selanjutnya warga menjelaskan kepada awak media dan LSM bahwa pembangunan jalan tersebut semaunya Kepala Desa dan pengurusnya saja, termasuk jalan yang dibangun menuju aķses kepasar Bengkok yang mulai dibangun dari Tahun 2017,2018 dan 2019 menggunakan dana Desa dengan tahapan pengerasan matrial batu curah selama tiga Tahun berturut turut. Modusnya tetap sama tanpa rapat Desa dan dikerjakan oleh para pengurus dan kerabatnya dan tanpa papan merek.

Melihat kondisi ini, aktivis LSM tertarik untuk menyelusuri kebenaran informasi dari warga Desa Bengko, sebab menurut keterangan warga pada Tahun 2020 jalan menuju pasar Bengkok yang awalnya dibangun Desa dibangun kembali oleh Dinas PU Kabupaten Rejang lebong menggunakan aspal.

Menurut ketua lSM KPPN Yoyon Markoni seharusnya aset Desa mesti jelas dulu status jalan Desa agar tidak tumpang tindih. Dan sebelum dibangun oleh Dinas PU jalan tersebut mesti ada audit sehingga jelas peruntukan pemanfaatan keuangan negara melalui dana Desa ataupun bersumber dari  APBD.

Ketika dihubungi awak media via telpon Kades Desa Bengkok Syamsul Bahri menyatakan bahwa jalan pasar Bengkok sudah dihibahkan ke Pemda.

Selanjutnya warga menjelaskan juga terkait penyaluran BLT bagwa vanyak warga Desa Bengko yang mestinya menerima dana BLT tidak dapat tapi  justeru tidak mestinya nendapatkan dana tersebut ikut menerina.

Terakhir warga juga meminta LSM melaporkan beerapa kejanggalan tersebut ke institusi pènegak hukum agar di audit penyaluran dana Desa Bengko agar jelas duduk perkaranya, ternasuk akhir akhir ini dana penanganan Covid – 19 warga hanya mendapatkan galon air. Padahal dana penangan Covid tersebut lumayan besar menurut warga. ( red )€£