Dapat Opini WTP Dari BPK, 9 Dewan Tidak Hadiri Paripurna

BENGKULU,IN – Pemerintah Provinsi Bengkulu berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. WTP ini merupakan kali ketiganya atau Hattrick Pemprov Bengkulu mempertahankan WTP, Rapat Paripurna yang Digelar Di DPRD Provinsi ini Tidak dihadiri 9 orang anggota Dewan setempat, padahal ini adalah sidang pertama secara langsung sejak pandemi covid-19 terjadi.

Secara seremonial pemberian opini WTP kepada Pemprov Bengkulu disampaikan langsung Anggota V BPK, Bahrullah Akbar, secara virtual pada sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (29/6).

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian,” ujar Bahrullah

Dijelaskan Bahrullah, walau mendapat opini WTP namun masih ada saja temuan permaslaahan di lingkup Pemprov Bengkulu. Salah satunya yakni penyajian dan permasalahan aset lain-lain belum dilakukan secara memadai. Permasalahan aset tetap belum dilakukan secara optimal.

Kemudian lanjut Bahrullah, paket pekerjaan jalan tidak sesuai kontrak dan denda keterlambatan belum diterima. Serta, pembayaran insentif pemungutan pajak daerah belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah dalam sambutannya mengatakan, LHP BPK sudah pemprov Bengkulu terima dan mendapat WTP.

“Temuan nantinya akan dipelajari dan akan ditindak lanjuti bersama dengan OPD serta PRD provinsi Bengkulu,” ujar Rohidin.

Sidang Paripurna DPRD provinsi ini baru pertama dilakukan secara langsung sejak pandemi covid-19, bila biasanya undangan saat paripurna bisa mencapai 446 orang, namun saat persidangan ini hanya dibatasi 150 orang karena sebagian kursi diberi silang sebagai tanda jaga jarak.

“Semua peserta diwajibkan memakai masker saat persidangan berlangsung, dan dusuk juga telah diatur jaga jarak sesuai protokol penanganan covid-19,” jelas Humas DPRD Provinsi Bengkulu, Bahrin.

Dari pantauan terlihat ada sembilan anggota DPRD Provinsi yang tidak hadir dalam persidangan tersebut, dari total 45 orang anggota Dewan hanya 36 orang yang hadir.(red)