Di PTUN Mantan Kades Kalahkan Pemkab Benteng

Tidak ada komentar 293 views

Benteng,independentnusantara.com– Langkah Mantan Kepala Desa(Kades) Taba Terunjam Kecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah(Benteng) Hartanto, melawan keputusan pemerintah Bengkulu Tengah bisa dikatakan bukan hal yang sia-sia. pasalnya, Hari ini,Selasa(08/05/2018) sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) Memenangkan sang Mantan Kades taba terunjam Hartanto.

Majelis Hakim memutuskan Menang karena  semua gugatan yang di ajukan Hartanto telah memenuhi aturan, keputusan tersebut berbanding terbalik dengan keputusan yang selama ini di lakukan pihak pemerintah kabupaten bengkulu tengah yang telah memberhentikan Hartanto dari jabatannya karena di anggap melanggar aturan.

Atas kemenangan di PTUN Bengkulu, Hartanto meminta pihak pemerintah mencabut dan membatalkan SK pemberhentian atas dirinya dan menghukum pemerintah bengkulu tengah dengan membayar kerugian atas di keluarkannya SK pemberhentian serta meminta pemkab benteng mengembalikan nama baiknya di media massa.

menurut Hartanto, semua permintaan tersebut sudah di cantumkan dalam Surat keputusan PTUN Bengkulu,

” semua permintaan saya itu seluruhnya sudah tercantum dalam surat keputusan pengadilan, nanti akan saya perlihatkan kalau surat keputusan tersebut sudah saya pegang,” ungkapnya.

Di Ketahui polemik yang terjadi di desa taba terunjam kecematan talang empat kabupaten bengkulu tengah ini mencuat cukup lama,sang kepala desa Hartanto di anggap melanggar aturan karena telah memberhentikan perangkat lama tanpa berkoordinasi dengan pemerintah daerah. selain itu sang kades saat itu juga di tuding telah memotong honor para perangkat yang telah dia berhentikan, atas kondisi tersebut pihak pemerintah memutuskan untuk memberhentikan sang kades dari jabatanya. padahal menurut kades keputusan yang ia buat telah berdasar, pejabat lama ia berhentikan karena SK yang mereka pegang saat itu dianggap cacat hukum karena terdapat dua SK yang sudah habis masa jabatannya. selain itu, SK tersebut di keluarkan oleh PJS kades saat itu. Atas polemik tersebutlah akhirnya Hartanto mengajukan gugatan ke PTUN Bengkulu dengan di dampingi pengacara Yuliswan.(yr)