DPRD PROVINSI Bengkulu setujui Raperda BUMD

Tidak ada komentar 143 views

DPRD Provinsi Bengkulu setujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ditindaklanjuti.selain itu, Raperda BUMD juga dibahas Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu.

 

Rapat Paripurna mengenai kedua aturan tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (4/3/2019).

Rapat Paripurna mengenai Raperda BUMD dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu,

Rapat Paripurna mengenai Raperda BUMD dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu,

Wakil Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Edison Simbolon memimpin langsung paripurna ini. Paripurna kali ini tampak hadir Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nopian Andusti, perwakilan unsur Forkopimda, unsur OPD, kepala badan, kepala instansi vertikal dan 23 anggota DPRD Provinsi Bengkulu.

Pandangan umum dari Fraksi PDIP yang disampaikan oleh Helmi Paman mengatakan, salah satu tujuan pembentukan BUMD adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan bisnis.

Helmi paman mendukung raperda yang diusulkan Gubernur Bengkulu. Raperda tentang BUMD yang diusulkan Gubernur adalah langkah yang tepat. katanya.
“Hal ini merupakan kebijakan strategis yang akan menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi dan dapat menopang pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah,” jelas Helmi Paman.

“Kami Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia sependapat dan mendukung Raperda tersebut,” ungkapnya.

Begitu juga dengan Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh, Bambang Suseno.“Berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut kami Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Bengkulu sependapat dengan Gubernur namun yang sangat penting Peraturan Daerah yang kita buat bisa dipertanggungjawabkan secara yudridis,” ujar Bambang Suseno.

Sementara dari Fraksi Partai Gerindra Jonaidi SP, berharap adanya perubahan regulasi mengenai pajak.

“Seluruh persoalan tentang mekanisme pemungutan pajak, pelaksanaan penertiban pajak, penetapan sanksi ini dapat dipertimbangkan kembali dan dapat dievaluasi,” ungkap Jonaidi SP.

Di sisi lain, Fraksi Keadilan dan Pembangunan yang disampaikan oleh Jani Hairin meminta agar perubahan aturan ini memberikan dampak.

“Terutama pada peningkatan pelayanan di sektor pajak daerah,” tutup Jani Hairin.

Selain Fraksi-fraksi di atas, pandangan umum juga disampaikan oleh Slamet Riyadi dari Fraksi PAN, Mulyadi Usman dari Fraksi Golkar, Eddy Sunandar dari Fraksi NasDem, dan Jauhari Salim dari Fraksi Kebangkitan Nurani. (Rm)

Rapat Paripurna mengenai Raperda BUMD dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu,

Rapat Paripurna mengenai Raperda BUMD dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu,