GPR Tanyakan Komitmen DPRD Provinsi Tindak Lanjuti Tuntutan Aksi 24 September

Bengkulu, In- Kelompok mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Raflesia ( GPR) Selasa, 1 Oktober 2019 kembali mendatangi gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Namun kedatangan GPR kali ini berbeda dengan kedatangan sebelumnya tanggal 24 September lalu.

Perwakilan GPR Deni Saputra menjelaskan, ia dan rekan-rekannya datang ke DPRD Provinsi kali ini menanyakan komitmen Dewan Provinsi untuk menindak lanjuti tuntutan aksi masa di tanggal 24 September lalu.

Berikut tuntutan aksi masa 24 September 2019:

1. Mendukung pelaksanaan yudisial review UU KPK
2. Menolak pengesahan RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Pertanahan
3. Menuntut pemerintah melaksanakan pengkajian ulang terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
4. Menuntut pemerintah tuntaskan permasalahan Papua dengan pendekatan humanis
5. Mendesak pemerintah untuk reforma agraria
6. Tolak kenaikan BPJS
7. Mengecam tindakan pembakaran hutan dan lahan, serta mendesak pemerintah menuntaskan permasalahan Karhutlae

Kedatangan GPR diterima anggota Dewan Provinsi diantaranya: Suharto, Erni Sari Dewi dan anggota dewan lainnya.

Erni Sari Dewi mengapresiasi data kritis pemuda dan mahasiswa bengkulu cukup tinggi. Ia mengatakan keberhasilan Dewan memang harus dipantau agar dapat melahirkan kenerja produktif. (Rm)