Kasus Lima Paket Proyek Di BPBD Provinsi Bengkulu Hanya Satu PPTK

Independentnusantara.id – Ada yang menarik dari pelaksanaan 5 paket proyek di BPBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, setelah Di konfirmasi oleh Aliansi penggiat anti Korupsi ( APAK ) lansung dengan kepala Badan penanggulangan bencana BPBD Provinsi Bengkulu diruang kerjanya menurut Zunarwan hadidi PPTK ke Lima paket tersebut berdasarkan penjelasan Kepala Badan hanya satu orang inisial DN, padahal dalam pengamatan kami kelima Paket proyek tersebut kontraknya hampir bersamaan tanggalnya berarti pekerjaannya dikerjakan bersamaan waktunya kata Zunarwan Hadidi pada awak media 2/11/2021.

Selanjutanya Yoyon Markoni selaku ketua LSM KPPN juga menyayangkan kondisi tersebut sebab lokasi ke lima paket yang ada temuan BPK RI tersebut lokasinya berjauhan antar kabupaten seperti Kabupaten Kepahyang, Bengkulu Utara, Rejang lebong, Benteng dan Kabupaten Kaur. Jika hanya satu PPTK, mana mungkin melakukan pengawasan yang melekat kepada Ke Lima Item paket proyek tersebut.

Menurut Zunarwan Hadidi yang akrab dipanggil Dedi mereka sudah memasukkan surat ke Kejati Bengkulu untuk hearing Kepada kajati terkait persoalan kasus ini. Sebab kami melihat bahwa jika terjadi kelebihan bayar pada ke lima item paket tersebut Kontraktor atau penyedia barang harus mengembalikan 60 hari sejak adanya pemberitahuan dari BPK. Sementara ketika kami pertanyakan dengan kepala BPBD Provinsi Bengkulu sampai saat ini Uang tersebut belum dikembalikan kontraktor.

Yoyon Markoni menyatakan bahwa korban dari tindak pidana korupsi itu adalah rakyat maka sejatinya jika rakyat wajib tau bagaimana realisasi pemanfaatan keuangan Negara di realisasikan. Kami sangat menyayangkan akibat dari kelalaian BPBD Provinsi Bengkulu hingga telah terjadi kelebihan bayar miliyaran rupiah kata Yoyon.

karena menurut Yoyon Markoni indikator terjadinya korupsi itu bisa juga disebabkan oleh kesalahan administrasi dan penyebab yang terburuk adalah jika ada dugaan  sukses FEE untuk mendapatkan proyek tersebut sehingga Kontraktor tidak bisa ditekan dan akan berupaya mengurangi volume pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan.

Inilah dilema yang berkepanjangan yang sampai saat ini belum  sepenuhnya bisa diungkap sehingga akibat dari indikasi budaya suap pada proses memenangkan tender, belum lagi banting harga dipenawaran yang akhirnya, karena begitu banyak biaya keluar kontraktor sebagai pihak ketiga akan mengurangi volume pekerjaan sehingga menyalahi spesifikasi seperti yang tertera di kontrak.

Terkait Kelima paket proyek BPBD Provinsi Bengkulu yang sekarang sedang di proses Di Kejati Zunarwan Hadidi dan YOYON Markoni juga akan mengajak beberapa organisasi lainnya untuk terus memantau proses dari penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan Kejati, sehingga keadilan bagi rakyat dapat terpenuhi dan hukum dapat ditegakkan di negeri yang kita cintai ini, sebab bukan hanya mengembalikan kerugian negara , tapi lebih kepada kondisi fisik proyek tersebut yang mutu dan ketahanan konstruksi bangunan akibat kurang volume juga mesti diusut,  ini juga bagian dari kerugian negara kata mereka. ( RED )