Ketua Komis 1 Dprd Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain: Sebut Surat Gubernur Tentang Pencabutan Perwal adalah Intervensi

Kota Bengkulu, Indipenden Nusantara – Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu yang sudah 2 Priode dari politisi PAN ini angkat bicara mengenai surat dari gubernur Bengkulu, tentang terbitnya surat yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi bengkulu oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pada hari senin 13/12/2021.

Beliau menyampaikan bahwa terbitnya Perwal Nomor 43 tahun 2019 tentang klasifikasi nilai dasar tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan Bea perolehan Hak atas Tanah dan bangunan adalah produk dari PERDA kota bengkulu ” bukan ujuk-ujuk langsung keluar Perwal, yang mesti dicabut itu mestinya Perda, Bukan Perwal” ujarnya. (13/12)

jika ingin mempersoalkan adalah Perda, sebab Gubernur tidak bisa mencabut Perda, yang harus mencabut Perda adalah MA (Mahkamah Agung) karena disitu kewenangan nya.

Teuku juga menyampaikan “coba kita lihat contohnya di Kota Surabaya juga seperti itu”.

kenapa hal ini bisa muncul, kita ketahui dulu, bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Kota bengkulu ini masih pakai NJOP zaman Orde Baru dan kemudian kita hanya ambil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan nilai transaksi dari nilai NJOP saja.

“kenapa Perwal ini dibuat, untuk menghindari terjadinya transaksi dari nilai kewajaran atau kongkalingkong antara penjual dan pembeli, ternyata dengan terbitnya Perwal ini Pendapatan Asli daerah (PAD) ikut meningkat cukup bagus” katanya.

Agak aneh kalau Gubernur ikut campur dengan persolan ini, ” Mestinya Gubernur panggil Walikota ajak duduk bersama untuk membicarakan Perwal ini, jangan langsung mengeluarkan surat seperti itu, apa lagi surat gubernur dasarnya hukumnya hanya dengan pengaduan Masyarakat” lanjutnya.

Untuk itu kita ketahui berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 Tentang Restrebusi dan Pajak daerah di ubah dengan UU nomor 23 tahun 2014 tidak ada kewenangan pemerintah provinsi Bengkulu dalam itu untuk mencampurinya, Sebab akan terganjal dengan Otonomi Daerah.

“Makanya jangan sedikit-sedikit selalu mengatas namakan perwakilan pemerintah pusat, mestinya dia harus tanya dulu ke Menteri dalam Negeri (Mendagri), tentang Perwal ini, diskusi dulu dengan pemerintah kota, kok bisa muncul Perwal ini dasar Hukum nya apa, manfaatnya apa kan begitu, ini tidak ada angin dan tidak ada hujan langsung mengeluarkan surat, Seperti Intervensi saja” pungkasnya.(13/12/21)

Editor: (Ant)