Kilas Opini, Oleh: Sintong “Diskursus Antara Lockdown atau PSBB”

Oleh: Sintong Arion Hutapea

Pasca Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau lebih dikenal dengan nama virus corona menjadi pandemik di Indonesia, istilah lockdown cukup sering diucapkan. Secara pengertian lockdown berarti penutupan akses masuk dan keluar dari suatu daerah atau negara. Istilah lockdown tidak dikenal di dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Terminologi terdekat untuk makna lockdown terdapat pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Nomor 6 Tahun 2018) yaitu karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dijaga oleh Pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian. Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar maupun masuk wilayah karantina.

Penting sekali untuk diketahui bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mencantumkan karantina wilayah. Pemerintah Pusat juga memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan hidup orang (meliputi kebutuhan pakaian dan perlengkapan mandi, cuci, dan buang air) dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina. Tanggung jawab Pemerintah Pusat ini dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Apa itu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ?
Kehadiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Keppres Nomor 11 Tahun 2020) menetapkan bahwa virus corona sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Selain itu juga, pemerintah melakukan upaya penanggulangan sesuai dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (PP Nomor 21 Tahun 2020) maka Pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona sebagai bentuk pencegahan kemungkinan penyebaran virus corona.

Upaya pemberlakuan PSBB paling sedikit meliputi, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Disamping dalam pelaksanaan PSBB, pembatasan kegiatan harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Pembatasan kegiatan juga dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Pengajuan PSBB paling tidak harus memenuhi kriteria yaitu jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

PSBB Menjadi Pilihan
Sebelum dikeluarkannya PP Nomor 21 Tahun 2020, pada dasarnya tindakan-tindakan yang dimaksudkan oleh PSBB sebenarnya sudah dimplementasikan kepada masyarakat seperti, tempat ibadah telah ditutup, kegiatan keagamaan ditiadakan, sekolah dan universitas menganjurkan belajar daring dari rumah dan kantor-kantor sudah mengaplikasikan program work from home (WFH).

Menjadi pertanyaan buat apa PP ini lahir ? Apabila diperhatikan PP Nomor 21 Tahun 2020 ini hadir karena kepala daerah baik Gubernur/Bupati/Walikota memilih atau mengupayakan untuk mengkarantina wilayahnya tentu saja untuk melindungi daerah yang masing-masing dari penyebaran virus corona.

Kalau ditelaah lebih lagi PP ini hadir untuk menyamakan langkah dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia. Pasal 6 PP Nomor 21 Tahun 2020 memberikan mekanisme bagi Pemerintah Pusat melalui Menteri Kesehatan untuk menetapkan PSBB di suatu kabupaten/kota/provinsi berdasarkan usulan kepala daerah.

Selain itu, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga dapat mengusulkan PSBB di suatu wilayah.

DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang memberlakukan PSBB di Indonesia dimulai tanggal 10 April 2020. Harapannya dengan dengan memberlakukan PSBB dapat menekan bahwa menghapus penyebaran virus corona.

Kerjasama seluruh elemen memang menjadi faktor penting dalam upaya memutus penyebaran virus corona ini.