KPPN Mita Polda Usut Tuntas Proyek Irigasi Air Alas

Tidak ada komentar 633 views

 

Bengkulu, independentnusantara.id –  LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Komite Pemantau Pembangunan Nasional (KPPN) Provisi Bengkulu, meminta Polda mengusut tuntas dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tupikor) Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Air Alas Kabupaten Seluma Tahun 2017 dengan dana APBN sebesar Rp. 23 miliar.

Demikian ditegaskan Ketua Umum LSM Komite Pemantau Pembangunan Nasional Provinsi Bengkulu, Yoyon Markoni, akrab disapa Oyon, kepada Awak Media Sebin 31 Mei 2021, di Rumah Kediamannya di Kawasan Kebun Beler, Bengkulu.

“Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu, Dedy Setyo Yudo Pranoto, kepada awak media Senin 15 Juni 2020 sebagaimana dikutif rakyatbengkulu.com edisi tayang 16 Juni 2020,  mengatakan, bahwa dugaan Korupsi Peroyek Jaringan Irigasi Air Alas Kabupten Seluma Tahun 2017 merupakan salah Satu dari Empat kasus Korupsi yang naik ke Penyidikan. Menurut Dedy, meski pekerjaannya sudah selesai namun tidak sesuai dengan Spek. Tetapi kenyataannya, hingga saat ini sudah pertengahan tahun 2021 penanganannya tak diketahui ‘Ujung– Pangkalnya’ alias ‘Mangkrak’. Oleh karena itu, melalui Surat laporan resmi kami sudah meminta Polda Bengkulu untuk mengusut kembali Kasus tersebut hingga tutas,” kata Oyon.

Dalam Surat laporanya dikatakan, bahwa dalam proses Pelelangan oleh Pokja II SNVT PJPA Balai Wilayah Sungai Sumatra VIII (BWSS VII) melalui LPSE Kementrian PUPR RI, ditetapkan PT Gentraco Laksono sebagai Pemenang lelang dengan tawaran terkoreksi sebesar Rp.23.536.121.000.-

Hanya saja, dalam mengerjakan fisiknya PT. Gentraco Laksono diduga tidak melaksanakan sesuai isi Surat Perjanjian Kontrak (SPK), sehingga sangat berpotensi merugikan keuangan Negara. Misalnya, merubah sepesifikasi teknis pada item pekerjaan Pembesian dari Besi Polos/Ulir menjadi Besi WIREMESH (Pabrikan), Padahal di dalam dokumen kontrak termasuk dalam Analisa harga, tidak ada Satu kalimatpun yang menyebutkan menggunakan Besi wiremesh

Masih menurut laporan itu, sebagaimana tercantum dalam dokumen bahwa Besi Polos/Ulir yang dibutukan untuk pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Alas Kabupaten Seluma adalah sebanyak 556.535 Kg, dengan harga Rp. 14.995.000 + (PPN 10%) per-Kg. Jika dikalkulasikan, Uang yang disediakan untuk item pekerjaan Besi Polos/Ulir adalah sebesar Rp.8.395.242.325. Sedangkan berapa harga Besi wiremesh tidak diketahui, karena memang tidak tercantum dalam Dokumen Lelang maupun Dokumen Kontrak.

Ironinya, selain melakukan perubahan sepesifikasi teknis, PT. Gentraco Laksono juga diketahui tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai masa kontrak. Mernurut informasi masyarakat setempat, meski Kontrak sudah harus berakhir pada Deswember 2017 tetapi hingga Pebruari 2018 masih melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian patut diduga KPL dan PPK membuat back-up data fiktif ketika mengajukan termin 100 % pada 16 Desember 2017.

Pada bagian lain laporannya, KPPN menduga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembiaran terhadap Kontraktor yang tak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai Kontrak, karena secara teknis PPK dipastkan sangat memahami aturan dan semua item pekerjaan yang sudah sama – sama disepakti sebelum menandatangani Surat  Perjanjian Kontrak.

Bahwa PPK, KPL, KSNVT dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Propinsi Bengkulu selaku ASN Kementrian PUPR RI, sepatutnya menjaga terjadinya kebocoran keuangan Negara, dan tidak memberikan peluang kepada Kontraktor untuk melakukan perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan Negara.

“Merujuk pada uraian poin-poin tersebut diatas, kami mengharapkan Dirreskrimsus Polda Bengkulu beserta jajaran dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada pihak – pihak terkait dalam proyek tersebut. Adapun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan adalah Dasmiri,ST, Kepala SNVT (Satker) Ir. Fauzi,MT, dan Kepala BWSS VII Bengkulu Abustian,M.eng,” papar Oyon pada bagian akhir surat laprannya.

Sebelumnya, media Online tobokit.com edisi tayang  7 Maret 2019 memberitakan, bahwa pencaira 100 persen dana proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Alas BWSS VII Bengkulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 25.584.000.000 oleh PT Gentraco Laksono pada 16 Desember 2917 disebut-sebut tidak menggunakan Berita Acara PHO, karena pada saat dana akan dicairkan fisik pekerjannya memang belum selesai.

Terpisah, juga sebagaimana dikutif tobokito.com, dalam suatu pertemuan Ir Fauzi NS yang ketika itu baru beberapa hari menjadi mantan Kepala SNVT PJPA (Satker) proyek Rehabiulitasi Jaringan Irigasi Air Alas tahun 2017 sempat mempertanyakan kepada mantan bawahannya, Dasmeri, ST yang saat itu baru beberapa hari menjadi mantan PPK proyek yang sama tentang bagaimana ‘Dia’ (Dasmeri) bisa mencairkan dana proyek 100 persen tanpa ada Berita Acara PHO. Menurut pengakuan Dasmeri, ketika itu, untuk mencairkan dana 100 persen ‘Dia’ hanya meminta Nomor Berita Acara PHO dari tim PHO (Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Oven), dengan jaminan fisik pekerjaab yang belum selesai akan rampung pada 22 Desember 2017.(red/tim)