LPKRI surati instansi terkait untuk audit pembangunan jalan di Desa Bengko

kondisi jalan PNPM Desa Bengko sebelum dibangun

IN – Curup -Terkait laporan masyarakat desa Bengko kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang lebong terhadap adanya indikasi  tumpang tindih beberapa ruas jalan dan kurangnya keterbukaan informasi ke publik terkait pembangunan jalan tersebut akhirnya ketua LPKRI akan surati beberapa instansi terkait di Kabupaten Rejang Lebong.

Jalan PNPM yang ditimpa dan dibangun kembali dari dana desa Bengko

Menurut Sadikin ketua Lembaga Pemantau korupsi Republik Indonesia mereka akan meminta klarifikasi dari Dinas Inspektorat, PMD dan BPDdan PUPR Kabupaten Rejang Lebong.

Ada lima poin tugas dan fungsi pokok Inspektorat daerah saat audit, yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan. Kelima poin tersebut masing masing mempunyai sasaran yang harus berjalan dengan baik dalam tata kelola keuangan Desa. Sebab pelaksanaan audit, dan ketaatan merupakan unsur pertanggung jawaban pengunaan dana ADD dan DD, dalam pengolaannya tertib administrasi, penyaluran penggunaan keuangan memperkerjakan tenaga dan sebagainya yang menjadi sarana penunjang demi kelancaran penyaluran  DD agar tidak terjadi penyimpangan, tegas Ketua LPKRI.

Sadikin menjelaskan kekayaan milik Desa dan aset milik desa mesti diaudit apabila ada kebijakan lain untuk lanjutan dari pembangunan semisal pembangunan jalan agar tidak terjadi kerugian Negara dan tumpang tindih, mesti sangat jelas secara adminisrtratif status dari jalan tersebut. Sebab disini ada celah dan peluang korupsi.

Menurut Sadikin terkadang ada desa yang masih belum paham dengan penggunaan dana desa, contohnya ada desa yang mengusulkan pembangunan jalan desa melalui APBD, jalan menuju lokasi pertanian, jembatan desa dan lain sebagainya. Padahal program itu sudah tidak semestinya dibangun dan dibiayai dari APBD, sebab dana desa bisa diarahkan untuk pembiayaan program tersebut. Yang akhirnya karena kelalaian bisa berujung pada pelanggaran hukum dan ditemukan kerugian Negara. Sebab besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa perlu dikawal agar penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien melalui prinsip keterbukaan informasi publik,”  ( tim red ).