LSM Gemawasbi laporkan proyek Ipal Kabupaten Seluma Tahun 2020

Hasil investigas tim LSM Gemawasbi pada paket pekerjaan kegiatan Ipal program DAK Reguler sub bidang sanitasi  dengan total anggaran 4 miliyar lebih  “terindikasi syarat korupsi” demikian menurut Jevi ketua LSM Gemawasbi ketika mendatangi tim redaksi independentnusantara.id.

Menurut Jevi proyek sanitasi limbah  tersebut terindikasi banyak penyimpangan dan manipulasi fisik pada kegiatan dibeberapa paket pekerjaan Pelaksanaan IPAL yang tersebar di Sembilan Titik lokasi Sekabupaten seluma. Dimana kegiatan tersebut mestinya dilaksanakan dengan pola swakelola untk menghidupkan perekonomian Desa akibat wabah Covid – 19,  namun pada kenyataannya didominasi oleh pendamping kegiatan yang telah ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan umum Kabupaten seluma, ini terbukti pada pembelian alat alat instalasi pengolahan air limbah di beli lansung oleh pendamping kegiatan berdasarkan arahan beberapa oknum Dinas PU Seluma sementara pihak KSM hanya mengerjakan fisik saja. Sehingga masyarakat melalui ketua KSM dibeberapa titik kegiatan mempertanyakan hal tersebut pada kami sebagai LSM  pungkas Jevi.

Sementara  itu setiap titik kegiatan menelan biaya sebesar Rp 950 juta namun jika di sesuaikan dengan RAB bendahara diduga telah terjadi mark up biaya dan terindikasi terjadi perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau kelompok oleh oknum Dinas PU sehingga merugikan keuangan Negara. Kata jevi dan tidak meutup kemungknan jika ditelusuri oleh aparat penegak hukum diduga kuat ada keterlibatan kepala Dinas Pu Seluma.

Selanjutrnya Jevi menjelaskan, sebagai lembaga masyarakat penggiat anti korupsi kami tidak akan tinggal diam dan merasa terpanggil untuk mengusut permasalahan ini sampai tuntas. Dan persoalan ini akan secepatnya kami laporkan ke aparat penegak hukum. Jawab jevi menunjukkan laporan tertulis yang siap diluncurkan ke institusi yang khusus menangani pemeberantasan  korupsi.

Ketika tim redaksi mepertanyakan sumber inpormasi data Jevi menjelaskan sudah lengkap dan tinggal nanti aparat penegak hukum yang mengembangkan, tegasnya.  ( tim red )