Menggugat Pemilu Serentak 2019

Tidak ada komentar 135 views

Menegakkan diri pada kaki sendiri itu memang tidak muda, hal ini terbukti setelah berbagai upaya menegakkan Demokrasi di bangsa ini dengan berbagai model selalu mengalami masalah. Dimulai dari masalah klasik seperti: Besarnya ongkos pesta demokrasi, politik uang, politik suku, politik ras dan lain-lain.

Roni Marzuki

Pemilihan umum serentak 2015 lalu masalah yang menonjol adalah politik uang. Salah satu wujudnya adalah dirilis dari harian Rakyat bengkulu terbit senin 7 Desember 2015 Halaman 1 praktik uang terjadi Di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (Telah terbit dalam Marzuki, Roni “Efektivitas Pengawasan Pemilihan Umum Berbasis Sistem Informasi”, Febuari 2018.

Selanjutnya di pemilihan umum serentak 2019 ini muncul berbagai masalah, ditengah – tengah hangatnya suhu politik 2019 memproduksi korban jiwa terjadi diseluruh penjuru tanah air. Setelah pemilihan umum serentak 17 April 2019 lalu hampir setiap hari kita mendengar kabar banyak korban jiwa dari penyelenggara, pengaman bahkan pengawas pemilihan umum.

Bahkan baru – baru ini mendapat kabar berita duka Innalillahi wainnailaihi roji’uun, telah meninggal Dunia Ketua PPK Kecamatan Bang haji Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu hari ini jum’at 26 April 2019 sekitar Pukul : 14.00 WIB. Ia meninggal setelah mengantar arus balik kotak suara.

Sunggu mahal harga kedaulatan rakyat Indonesia hari ini, selain ongkos politik yang tinggi harus mengorbankan banyak manusia yang merupakan aset negara yang tak ternilai harganya. Meminjam kata Edi (Ketua KPPS 2 Desa Air Puti) “Cukup ngurus pemilu serentak banyak koran waktu, jiwa dan tenaga) ” Dikutip dari pesan singkat grup whatsapp PPS dan KPPS Desa Air Puti, ejaan bahasa telah disempurnakan”.

Kata Edi diatas mengisaratkat bahwa ia merasakan gelisah dengan kondisi penegakan Demokrasi hari ini.

Bagaimana tidak, ia merasakan waktu menjalankan tugas sebagai ketua KPPS dimulai sejak seminggu sebelum pemungutan suara untuk persiapan, proses pelaksanaan sampai perhitungan bahkan memakan waktu satu minggu lagi untuk pleno ditingkat kecamatan.
Selama menjalankan tugas kerja dipaksa tidak mengenal waktu siang ataupun malam.

Hal yang wajar jika banyak menelan korban jiwa karena kelelahan dalam menjalankan tugas. Selain itu tingkat kesejahteraa KPPS dan PPS pada pemilu serentak 2019 masi terbilang tidak wajar. Salah seorang anggota KPPS menjelaskan honor anggota KPPS hanya sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Mencermati, proses dan hasil yang di produksi pemilihan serentak 17 april 2019 sebaiknya ada evaluasi ulang.  (Roni Marzuki)