Nota Pengantar 7 Fraksi Terhadap 2 Raperda Banyak Catatan Penting

BengkuluUtara,independentnusantara.com– Dalam acara rapat Paripurna Nota pengantar terhadap 2Raperda diantaranya Rancangan peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi Jasa Usaha dan Rancangan peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah No 1Pelelangan ikan dan retribusi penjualan produksi Usaha Daerah.Yang dipimpin langsung oleh Wakil ketua I Bambang Irawan,St dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata,SE bertempat di Gedung DPRD lantai 2 Jum’at (20/4/2018) kemarin.

Fraksi Nasdem Waluyo Sucipto banyak mempunyai catatan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara.Yang terutama Waluyo Sucipto Mengatakan,masalah mutasi 23 Kepala Sekolah oleh Margono selaku kadispendik tidak melibatkan baperjakat ini sangat miris dan prihatin,bicara tentang dan maksimalkan tugas tugas baperjakat itu adalah hampa dan hanya isapan jempol semata.Terbukti  masih saja penempatan penempatan ASN yang mestinya dapat persetujuan Baperjakat ternyata itu hanya semaunya saja,Seperti Kadispendik Bengkulu Utara beberapa Bulan yang lalu melakukan mutasi sebanyak 23 kepsek tanpa melibatkan Baperjakat.

” Kalau seperti ini kita sangat miris terhadap sikap Kadispendik semaunya saja melakukan mutasi tanpa dikerahui oleh Baperjakat,” Jelas Waluyo.

Lanjut Fraksi Nasdem membeberkan baperjakat tidak dipungsikan secara maksimal tentu penempatan ASN tidak secara propesional dan tidak sesuai dengan bidang masing masing.tentu berdampak pada terhadap kebutuhan kebutuhan masyarakat nantinya.

” kita sudah berdarah darah agar pekerjaan tepat waktu tepat mutu supaya roda pemerintahan serta pembangunan berjalan sebagai mana mestinya.agar masyarakat bisa merasakan terhadap pembangunan yang bersember apbd Bengkulu Utara,tapi sayang lantaran ulah ASN tanpa melibatkan Baperjakat sekarang krisis kepercayaan rasanya,” ungkap Waluyo.

Selain itu menyangkut masalag program dari APBD Bengkulu Utara masih banyak yang belum dilaksanakan dengan baik.Justru itu berharap agar pemerintah daerah untuk kedepanya melalui APBD perubahan tentu proses sangat matang terlebih dahulu mengenai APBD murni terukur minimal diatas 60% keatas.

Menyangkut masalah Raperda Pelelangan ikan serta retribusi Waluyo juga banyak mengkritik bawasanya Pemkab jangan hanya penyedia ikan saja yang di perbanyak akan tetapi pikir juga nasib petani dalam segi penjualan harus terjual dengan harga maksimal agar para petani tidak menjerit masalah harga sangat rendah namun kebutuhan untuk pakan ikan semakin tinggi harganya.

” Ini sibuk dengan perubahan perubahan terhadap retribusi saja sedangkan nasib para petani tidak dipikirkan,” Tutup waluyo.(mj)