Pemprop Raih Predikat Baik Tuntas Penyelesaian TLHP Pengawasan Itjen Kemendagri

Bengkulu,IN-Pada Rapat Pemuktahiran Data TLHP Nasional 2018 di Provinsi Bengkulu, dilaksanakan penyerahan penghargaan kepada 5 Pemda Provinsi dengan predikat Memuaskan kriteria telah menindaklanjuti Rekomendasi pengawasan 60 hari sejak LHP. Selain itu, juga diserahkan penghargaan kepada 13 Pemda Provinsi yang telah tuntas menyelesaikan TLHP pengawasan Itjen Kemendagri dengan predikat Baik.

Dijelaskan Plt Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih, Rapat ini bertujuan menghimpun dan memetakan hasil Tindak Lanjut Pengawasan Itjen Kemendagri RI Tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Rapat ini juga sebagai forum koordinasi dan silahturahmi APIP pusat dan daerah.

“Arti penting keberhasilan suatu pengawasan bukan hanya dilihat dari jumlah rekomendasi yang dihasilkan namun seberapa efektif rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti,” jelas Sri Wahyuningsih.

Sebagai Provinsi dengan predikat baik Penyelesaian TLHP Pengawasan Itjen Kemendagri, Isnpektur Daerah Provinsi Bengkulu Massa Siahaan mengatakan, pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas SDM APIP, dengan secara rutin memberikan pembekalan melalui diklat teknis dan fungsional. Selain itu meningkatkan kapabilitas APIP Provinsi Bengkulu level 3 melalui pemenuhan infrastruktur yang dipersyaratkan oleh IACM (Internal Audit Capability Model).

“ini komitmen kita di jajaran Ispektorat Provinsi Bengkulu. Sehingga pengawasan intern pemerintah kita bisa semakin optimal,” jelasnya.

Berikut 5 provinsi yang menerima penghargaan predikat MEMUASKAN kriteria telah menindaklanjuti Rekomendasi pengawasan 60 hari sejak LHP: Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Jawa Barat, DIY Yogyakarta, dan Provinsi Sumatera Barat.

 

Sementara 13 provinsi penerima predikat baik tuntas penyelesaian TLHP Pengawasan Itjen Kemendagri, diantaranya: Provinsi Lampung, Bali, Jawa Timur, Bengkulu, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Maluku dan Provinsi Banten.

Rapat Pemuktahiran Data TLHP Nasional 2018 di Provinsi Bengkulu, yang diikuti Itjen Kementerian/ Lembaga, Wagub Se-indonesia selaku Koordinator Pengawasan di Daerah, Inspektur Provinsi/ kabupaten-kota Se-Indonesia dan Tim Tindak Lanjut dari Inspektorat Provinsi/ Kabupaten-Kota, dengan jumlah peserta rapat 1.200 orang ini juga dilaksanakan diskusi panel bertajuk “Penguatan APIP Daerah dan Kerja Bersama Mencegah Korupsi”.

 

Hadir sebagai narasumber Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih, membahas Progres Hasil Kajian KPK Penguatan Inspektorat Daerah Revisi PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Bimo Wijayanto, membahas Arahan Presiden dalam Penguatan Inspektorat Daerah.

Selanjutnya, Kasatgas Wilayah IX Unit Korsupgah KPK Misbah Taufiqurrohman, membahas, Evaluasi Tindak Lanjut Kajian KPK dalam Penguatan APIP Daerah, International Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, membahas Strategi Peningkatan Skor CPI (TII), Transparancy International Indonesia (TII) Wawan Heru Suyatmiko, membahas Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (ICW), dan dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenti Nurhidayat, membahas terkait Partisipasi Masyarakat dalam Transparansi Anggaran. (adv)