Penunjukan PLT Ketua KONI Sanuludin Provinsi Bengkulu menuai Kritikan

KONI Provinsi Bengkulu dinilai wajar apabila menggelar musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) untuk memilih ketua umum definitif setelah ketua yang lama Mufran Imron Di non aktifkan Diduga Terlibat Korupsi Dana Hibah yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar 11 miliyar Rupiah yang diusut Polda Bengkulu. Sebab Koni Bengkulu perlu memiliki seorang ketua  Definitif agar kegiatan dan program yang sudah direncanakan menghadapi PON di Papua dapat berjalan secara Maksimal sehingga dapat menghasilkan atlet berprestasi. Dan bisa membawa kemenangan yang dapat mengharumkan nama Provinsi Bengkulu di kancah nasional.
Untuk mempercepat proses Musdalub, Hendra Kusman menyarankan seluruh pimpinan induk organisasi olahraga dan pengurus harian KONI Bengkulu membuat kesepakatan untuk menggelar Musdalub yang diharapkan nantinya dapat memilih sosok peduli terhadap pembinaan dan kemajuan olahraga.


Penyelenggaraan Musdalub KONI Bengkulu, efektif mengantisipasi kemungkinan terjadinya polemik berkepanjangan yang berpotensi menghambat program pembinaan atlet di provinsi Bengkulu. Sebab jika berdasarkan kepentingan dan interpensi dari pejabat tertentu, atau menunjuk pengurus yang lama. Takutnya Persiapan PON tidak maksimal apabila nanti ada tersangka baru terkait SPDP Polda Ke Kejati Bengkulu dimana pengurus KONI Bengkulu masuk ke Ranah Penyidikan Polda. Apakah mungkin Mufran Imron Bekerja sendiri terkait dana KORWIL tersebut. Berarti mekanisme Roda Organisasi tidak berjalan baik jika dana sebesar sebelas milyar hanya ketua tersangkanya. Bukankah organisasi KONI itu sangat lengkap dan saling berkaitan funsi dan tugasnyanya. Masa yang lain tidak tau sama sekali. Menurut Soheri Esuan Mantan DPRD Provinsi Bengkulu.

Tokoh Politik dan Aktifis Rahman Thamrin menyarankan adanya MusdaLub atau Musdaprov secepatnya terkait SK masa jabatan pengurus Koni akan berahir dibulan mei 2021. Agar masyarakat Provinsi Bengkulu bisa menilai Power full persiapan Atlit PON Papua dan Revormasi  di tubuh Koni agar bisa optimal menghadapi PON Nantinya.

Didepan Awak media Independen Nusantara Rahman Thamrin telpon pak Atisar Kadispora Provinsi Bengkulu menurut Pak Atisar itu sesuai keputusan Koni Pusat dan sudah sesuai arahan Gubernur. Kami hanya mengikuti petunjuk dan arahan Koni Pusat dalam hal penunjukan Sanuludin sebagai PLT Ketua Koni Provinsi Bengkulu.

Dilain pihak kami meminta pendapat Sdr, Hendra Kusman mantan pengurus KONI Dua priode 10 Tahun, menurut beliau penunjukan Sanuludin sebagai PLT sudah benar, sebab PLT ketua KONI berkewajiban untuk mempersiapkan MusdaProv. Terkait penyusunan anggaran dana PON di Papua itu sebaiknya melaksanakan MusdaProv terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan ke Negara seluruh kegiatan tersebut.. Dan tidak terjadi lagi seperti kejadian Korwil kemaren dimana dana hibah tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar 11 miliyar Rupiah jawab pak Hendra.

Ada tiga wakil ketua Aktif Sanuludin, Bayu Rifwanda dan Rahimandani dan Sanuludin terpilih sebagai PLT. Semoga KONI kedepanyya lebih baik, kita sebagai masyarakat hanya bisa memberikan Masukan jawab Pak Rahman Thamrin, via Telpon ketika kami hubungi ulang. Sebab Atlit dan KONI adalah milik masyarakat Republik Indonesia. Wajar kalau kita ingin melihat transparansi bukan interpensi dan semaunya pengurus. Pokonya kalau Saya MusdaProv harga mati.

Editor       : Sadikin

Reporter   : Emi