Proyek Lumbung Pangan Desa Beringin Datar B/S Terindikasi Korupsi Dan Rekayasa

Independentnusantara.id – Bengkulu Selatan. Semakin mencurigakan dan menyisakan banyak pertanyaan bagi aktivis pengamat dan pemantau realisasi keuangan Negara terkait pelaksanaan proyek lumbung pangan Desa Beringin Datar Tahun anggaran 2021 senilai Rp 500 Juta lebih. Sebab menurut “Paima” mantan pengurus Gapoktan yang lama ini semua diduga kuat ada rekayasa dari pihak Dinas pertanian Kabupten Bengkulu Selatan kata paima  29/12/2021.

Sementara itu Kabid penyuluhan Dinas pertanian Bengkulu Selatan “ Yasirli” menjelaskan bahwa Gapokatan yang syah secara hukum itu harus ada gabungan kelompok tani didalam satu Desa yang sudah di sahkan oleh Notaris. Sementara Gapoktan sejahtera Desa Beringin Datar yang menerima bantuan lumbung pangan senilai 500 Juta itu baru dibentuk dadakan pada bulan Juni itu hanya beranggotakan 10 orang saja kata paima. Sementara itu ada Gapoktan yang memenuhi syarat dan sudah lama berdiri ditolak oleh pihak dinas ketahanan pangan Bengkulu Selatan.

Sementara itu ketua Lembaga pemantau Korupsi Republik Indonesia (LPKRI) sadikin sangat menyayangkan permasalahan yang timbul akibat prosedur yang semestinya tidak sesuai juklak dan juknis  tata kelola keuangan Negara untuk proyek Swakelola guna meningkatkan kesejahteraan petani terindikasi direkayasa untuk memperoleh keuntungan baik itu kelompok maupun perorangan sehingga dapat merugikan keuangan Negara. Dan kami tidak akan tinggal diam dan akan menyelusuri permasalahan ini sampai tuntas.

Awak media juga menyelusuri untuk item Pengadaan mesin giling padi senilai 180 juta Rupiah yang seharusnya  di pihak ketigakan, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan siapa kontraktornya dan apa nama perusahaannya. kadis ketahanan pangan Bengkulu Selatan Iskandar az belum bisa menjelaskan perusahaan mana pemenangnya, tapi Iskandar hanya menjelaskan perusahaan dari Palembang.

pada saat belanja Pembelian mesin di palembang kadis ketahanan pangan Bengkulu selatan Iskandar az langsung yang menjemput  barang di Palembang. Mestinya ada pendamping atau fasilitator bersama pengurus Gapoktan yang mengurus pengadaan barang ini. Sangat aneh jika Kepala Dinas lansung yang turun tangan melakukan pembelian mesin giling padi tersebut kata Sadikin Ketua LPKRI  ( TIM RED)

Editor  : NJ.