Redam opini dengan senjata pamungkas FPR ke KPK desak kasus Benur

Opini membuncah seperti mendengung di udara, isyu dan debat tak berujung semakin ramai  di group group whatsapp tentu saja pro dan kontra. Tergantung kepentingan. Ini mencoreng nama daerah, ini tidak baik jika terus dibiarkan menggelinding seperti roda yang tak ada relevansinya.

akhirnya . front pembela rakyat (FPR ) berujung dengan mendesak KPK dan meminta  untuk segera memberi kepastian terhadap beberapa pejabat Bengkulu terkait kasus eksport benur.

Kami termagnet dan  hubungi Rustam Efendi ketua FPR via telpon, agar nara sumber jelas  dan kemana arah dan ujungnnya ini semua. Bahwa kecintaan terhada bumi Raflesia ini bukanlah pepesan kosong, kami merasa terpanggil untuk iku menbangun dan memperbaiki nama Bengkulu. Sebab jika beberapa pejabat terkait dipanggil KPK nuansa dan image nya jelas tidak baik. Kami mendesak KPK agar segera memberikan kepastian hukum kepada beberapa pejabat Bengkulu yang dipanggil KPK Level seperti Gubernur Rohidin Mersyah mestinya tidaklah tersentuh kasus hukum agar nyaman melaksanakan roda pembangunan.

Isnan Fajri   Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu ikut diperiksa KPk Jumat (29/1/2021). sebagai saksi dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benih bening lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Saksi lainnya Bupati Kaur, Bengkulu, Gusril Pausi, diperiksa KPK selama 10 jam terkait kasus suap ekspor benih lobster atau benur. Bukankah ini semua masih mengambang sampai sekarang. Nah Inilah yang mendasari pergerakan kami jawab Rustam spontan selanjutnya Rustam seperti orasi menyampaikan via Hp ke kami.  “semangat “ dan jika memang tidak terbukti bersalah maka layaknya  KPK meminta maaf kerpada masyarakat Bengkulu agar nama pejabat Bengkulu tidak tercoreng. Ketika kami tanya kembali tentang jawaban KPK ketua FPR menyatakan belum mendapatkan jawaban. Apakah ini terlalu premature. Bukankah penyelidikan masih berjalan? Tidak, jawabnya tegas kami akan lama di Jakarta menunggu jawaban jika tidak juga mungkin kami akan aksi unjuk rasa didepan KPK. Selanjutnya ketua FPR juga melaporkan masalah kasus Dugaan korupsi 11 m koni dan kasus dugaan korupsi di Bank Bengkulu juga kami laporkan pungkasnya. Agar semua persoaalan hukum di Bengkulu segera tuntas dan tidak mengambang dan Tit telpon terputus. Sinyalnya lemot. anten kami pendek.

Editor : Sadikin