Srimulyani insentif Nakes 0 % PPH insentif Nakes RSUD M Yunus dipotong pajak ada apa?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperpanjang jangka waktu pemberian berbagai insentif perpajakan. Salah satunya insentif Pajak Penghasilan (PPh).

Kali ini pemerintah memasukkan bidang kesehatan untuk mendapatkan fasilitas ini. Dimana semua yang bekerja di bidang kesehatan akan menerima gaji full karena tidak dipotong pajak.

Adapun perpanjangan fasilitas pajak ini diberikan hingga 31 Desember 2021. Di mana sebelumnya hanya berlaku hingga 30 Juni 2021. Perpanjangan fasilitas PPh ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 29 tahun 2020.

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada manajemen rumah sakit atau pihak terkait agar tidak melakukan pemotongan insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes). KPK juga meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan bersama-sama melakukan pengawasan dalam penyaluran dana insentif dan santunan bagi nakes.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding menyebutkan, KPK menerima informasi terkait adanya pemotongan insentif nakes oleh pihak manajemen RS dengan besaran 50 hingga 70 persen.

“Insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan secara langsung tersebut diketahui dilakukan pemotongan oleh pihak manajemen untuk kemudian diberikan kepada nakes atau pihak lainnya yang tidak berhubungan langsung dalam penanganan pasien Covid-19,” ungkapnya.

Sebelumnya, lanjut Ipi, pada Maret hingga akhir Juni 2020 melalui kajian cepat terkait penanganan Covid-19 khususnya di bidang kesehatan, KPK menemukan sejumlah permasalahan terkait pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan berdasarkan analisis terhadap Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MNENKES/278/2020.

Insentif dan santunan kepada nakes merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian yang diatur dalam Kepmenkes 278/2020 tanggal 27 April 2020 yang merupakan hak bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

mengingat baru baru ini ada berita yang dimuat flamboyan news.com tentang pemotongan insentif nakes Covid – 19 di RSUD M Yunus Ketua LPKRI Sadikin  meminta klarifikasi lansung dengan Herwan Antoni selaku Direktur RSUD M. Yunus. “ketika ditemui diruang kerjanya Herwan Antoni membenarkan adanya pemotongan tersebut untuk PPH yang angkanya bervariasi tidak semuanya Rp 400. 000 “; seperti yang diberitakan media massa. dipotong sesuai jumlah yang diterima masing masing nakes tersebut karena ada perbedaan berdasarkan job masing masing nakes, jawab Herwan Antoni 10/08/2021. pemotongan itu sudah kami setorkan kepada dirjen pajak, ada buktinya jika diperlukan kata Herwan Antoni menegaskan.

Sementara  itu Rizal LSM Garda RI ikut memberikan pendapat ketika ditemui awak media dikantornya, bahwa apapun alasannya tidak ada regulasi Undang Undang yang mengatur pemotongan PPH Insentif nakes   selama masa pandemi Covid -19. Rizal menambahkan bahwa pemotongan terhadap insentif nakes RSUD M. Yunus tidak mempunyai dasar dan wajib ditindak lanjuti institusi penegak hukum.  ( tim red ).