Sultan DPD RI mendukung pemilihan Lansung Presiden kembali dipilih MPR

IN – “Demokrasi adalah hadiah terbesar bagi rakyat Indonesia yang diberikan oleh amanat Reformasi. Dan hal itu telah membawa perubahan cara kehidupan bernegara kita. Yaitu dengan menjadikan demokrasi sebagai tatanan nilai dalam suasana kehidupan kebangsaan, dan pemilihan langsung adalah bentuk nyata pemenuhan kedaulatan rakyat,” tutur Waka DPD RI Sultan.

Namun semangat demokrasi tersebut seiring berjalannya waktu pasca reformasi 1998 dalam kurun waktu hingga sekarang  telah menunjukkan hasil yang tentu saja sudah dapat di evaluasi efektivitasnya.

Menurut Senator muda dari Bengkulu ini selama beberapa periode Pilpres, Negara kita telah mengeluarkan anggaran  triliunan untuk penyelenggaraan pesta demokrasi lansung dari rakyat. Inilah yang perlu dikaji ulang, lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya. Baik itu cost ekonomi atau cost politiknya.

Pemilihan secara lansung dari rakyat akan menciptakan ruang oligarki dan  celah hingga kehendak masyarakat yang mengidolakan pilihannya tidak berlansung lama karena ada beberapa variabel yang bisa mempengaruhi pemilih pada saat pemilu berlansung itu bisa disebabkan karena politik identitas, karena keluarga, atau pengaruh dari konsultan politik, media sosial  atau yang terburuk karena money politik dll. Nah tentu saja ini akan semakin menjauhkan kita dari amanah demokrasi tersebut tutur sultan. Sehinga begitu pilihannya atau idolanya terpilih sedikit saja mengecewakan pemilihnya akan cepat sekali berbalik arah. Hinga konstruksi politik seperti ini rawan sekali menciptakan konflik.

analisa saya bukan sekedar berteori, sebab saya sudah pernah menjadi kepala Daerah, menjadi Anggota DPD RI dan terjun lansung bersama rakyat di Daerah Dapil saya Bengkulu. Nah disini saya mencermati, akan begitu mudah seseorang berkuasa karena mempunyai kemampuan financial yang cukup. Tapi bukankah ini menciderai dan menjadi sekat  hak politik bagi tokoh tokoh bangsa yang ingin berkiprah dalam kontestan politik, disebabkan tidak mempunyai kemampuan financial yang cukup karena cost politik yang besar. nah disinilah Ujar Sultan, saya membuktikan bahwa kehendak dan tujuan demokrasi itu belum bisa kita capai maksimal.

Menurut  Senator muda  ini sudah lebih kurang  dua puluh tiga tahun ini, proses demokrasi kita telah berlansung berkala. Pemilihan langsung baik di eksekutif maupun legislatif dan pilpres telah menelan cost  yang sangat tinggi. dalam memastikan serta menyalurkan legitimasi rakyat, justru hal tersebut tidak sebanding dengan hasil pembangunan yang diharapkan.

Selanjutnya Sultan menjelaskan bahwa Negara kita berdiri berdasarkan konstitusi yang telah melalu analisa dan kajian yang Panjang oleh pendiri bangsa ini seperti Soekarno Bung Hatta Dll, terkait luasnya Negara kita dengan geograpis kepulauan nusantara yang terbentang dari sabang sampai Meraoke dengan berbagai etnis suku agama Dll, tentu sudah melalui perhitungan yang matang dari pendahulu kita. Syukurnya dalam masa pemerintahan pak SBY dan diera Presiden Jokowi saat ini  demokrasi kita masih terkontrol dengan baik, tapi saya merasakan apakah ini akan terus dapat kita pertahankan di pemeritahan selanjutnya, karena sistem demokrasi kita masih gampang goyah. Dan tentu saja lebih gampang mengontrol ratusan orang di senayan daripada mengontrol dan mengawasi ratusan juta rakyat Indonesia tegas Sultan. Tinggal sistem pengawasannya yang perlu diperkuat, jelas Sultan

Tekait Wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ya kembali mencuat belakangan ini. Dimana isi dalam rencana agenda perubahan tersebut adalah memunculkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara serta penataan kewenangan lembaga negara Republik Indonesia. Isu ini menjadi topik yang hangat serta menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyatakan amandemen kelima UUD 1945 adalah keniscayaan yang mesti dilakukan. Selajutnya, senator muda  ini menguraikan jalan yang mesti ditempuh dalam membangun demokrasi Indonesia. “Undang-Undang Dasar suatu negara bersifat dinamis, mengikuti gerak masyarakatnya, bahkan diharapkan dapat menjadi tolak ukur yang memandu kehidupan masyarakatnya dalam meraih cita-cita bersama. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dasar dan perubahannya harus mampu menangkap semangat zaman dan sekaligus berpikir visioner,” Menurut Sultan, poin usulan dalam amandemen kelima harus berorientasi dalam kehidupan kenegaraan kita bersama dan tidak boleh terjebak dalam kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Mengenai gagasan besar dalam wacana amandemen kelima UUD 1945, menurut Sultan harus dijadikan sebagai pintu masuk efektivitas dan evaluasi terhadap tujuan agenda reformasi yang telah berjalan selama ini.

Kembali kepada pancasila sebagai dasar Negara kita terkhusus pada sila ke empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang menjadi dasar kita dalam mengembalikan konstitusi Negara kita kepada fitrahnya, pungkas Sultan.

Editor   : Sadikin