Kerjasama Media Harus SKW, Dianggap Kebijakan Sesat

Tidak ada komentar 611 views

 

Bengkulu,       Menjadikan Sertifikat Kopetensi Wartawan (SKW) ‘Produk’ Dewan Pers dan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) sebagai Syarat MoU (Kerjasama) Publikasi, dapat dikatagorikan sebagai Kebijakan ‘Sesat’ Ala Orde Baru (Orba) selama 32 tahun  berkuasa dalam ‘Membelenggu’ perkembangan Perusahaan Penerbitan Pers.

Demikian dikatakan Chairuddin MDK, Pemimpin Redaksi salah satu media Online yang juga Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, saat diminta pendapat tentang dijadikannya SKW sebagai salah satu persyaratan Kerjasama Publikasi antara Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu termasuk Dinas Kominfo di beberapa Kabupaten dengan Perusahaan Penerbitan Pers  baik Cetak, Elektronik maupun Online, Salasa 1 Juni 2021, di Bengkulu.

“Apa hubungannya Sertifikat Kopetensi Wartawan dengan Kerjasama Publikasi Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu dengan Perusahaan Penerbitan Pers. Enggak ada.  Perlu dipahami, SKW diberikan kepada Wartawan secara individu (perorangan) yang sudah mengikuti Ujian Kopetensi Wartawan (UKW)), sebagai bukti formal bahwa ‘Si’ Wartawan bersangkutan memang sudah Memiliki Kopetensi (Berkompenten) menjadi Wartawan.  Untuk menyimpulkan seseorang memiliki Kopetensi (Berkompeten) sebagai Wartawan, acuan standarnya sangat luas diantaranya diukur dari kemampuan melaksanakan tugas  Jurnalis  termasuk dalam membuat Karya-Karya Jurnalis apakah sudah ‘Layak’ atau belum. Lagi pula apa urusan Dinas Kominfo menentukan seseorang sudah Berkompeten  atau Belum menjadi  Wartawan suatu Perusahaan Penerbiran Pers, meski Perusahaan Penerbitan Pers bersangkutan menjalin Kerjasama Publikasi dengan pihaknya. Enggak ada haknya,”  jelas Chairuddin, MDK..

“Berkompeten atau tidak seseorang bekerja sebagai Wartawan di suatu Perusahaan Penerbitan Pers, mutlak menjadi kewenangan Pemimpin Redaksi Perusahaan Penerbitan Pers bersangkutan sesuai fungsi dan tanggunggung Jawabnya. Lagi pula, yang dilakukan Dinas Kominfo menjadikan SKW sebagai syarat Kerjasama Publikasi dapat dikatagorikan bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (2) hurup a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dimana salah satu fungsi Dewan Pers adalah ‘Melindungi Kemerdekaan Pers dari Campur Tangan Pihak Lain’.  Dengan demikian, dalam bahasa yang sedikit ekstrim apa yang dilakukan Dinas Kominfo sudah ‘Menciderai’ fungsi Dewan Pers itu sendiri dalam melindungi Kemerdekaan Pers dari Campur Tangan Pihak Lain, dalam hal ini Dinas Kominfo,” ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Setiap Warga Negara Indonesia dan Negara berhak Mendirikan Perusahaan Pers. Ayat (2), Setiap Perusahaan Pers harus berbentuk Badan Hukum Indonesia. Sedangkan Pasal 4 Ayat (2), Terhadap Pers Nasional Tidak Dikenakan Penyensoran, Pembredelan atau Pelarangan Penyiaran. Ayat (3), Untuk menjamin Kemerdekaan Pers, Pers Nasional mempunyai Hak Mencari, Memperoleh, dan Menyebarluaskan Gagasan dan Informasi.

Maknanya, jika dikaji lebih mendalam bahwa dengan ‘Berlindung’ dibalik selembar Surat yang namanya Sertifikat Kopetensi Wartawan, Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu dan beberapa Dinas Kominfo Kabupaten secera terselubung sudah melakukan Pelarangan Penyiaran dan tidak turut serta Menjamin Kemerdekaan Pers. Sebab secara global sebagaimana disebutkan di hurup c pada ‘Kata’ Menimbang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwa Pers Nasional sebagai Wahana Komunikasi Massa, Penyebar Informasi dan Pembentuk Opini harus Dapat Melaksanakan Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan Kemerdekaan Pers yang Profesional, sehingga harus mendapat Jaminan dan Perlindungan Hukum serta Bebas dari Campur Tangan dan Paksaan dari Manapun.

“Sedangkan apa yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu termasuk beberapa Dinas Kominfo Kabupaten, dapat dimaknakan sebagai bentuk Campur Tangan pihak lain yang memaksakan kehendak menjadikan Sertifikat Kopetensi Wartawan sebagai Syarat Kerjasama Publikasi. Dilain pihak, antara  Sertifikat Kopetensi Wartawan yang diberikan secara individu (Perorangan) kepada Wartawan tidak ada Kolerasinya (Keterkaitan) dengen Kerjasama Publikasi antara Dinas Kominfo dengan Perusahaan Penerbitan Pers, apalagi di dalamnya ada unsur ‘Membayar’ dan ‘Dibayar’ dengan Uang,” papar Chairuddin, MDK.

Untuk itu ‘Dia’ meminta Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu untuk terbuka memberikan penjelasan kepada Perusahaan Penerbitan Pers, apa ‘Payung’ Hukum mereka menjadikan Sertifikat Kopetensi Wartawan sebagai Syarat Kerjasama Publikasi. Sebab yang pasti, kebijakan itu sudah menimbulkan Keresahan dikalangan Perusahaan Penerbitan Pers khususnya yang mengaku merasa dizalimi akibat kebijakan tersebut.

“ Apakah ada perintah Formal seperti Surat Edaran, Himbauan atau Instruksi baik dari Dewan Pers atau maupun PWI. Kalau memang ada, kami akan mempertanyakan langsung ke Dewan Pers dan PWI Pusat, apa maksud dan tujuannya dalam konteks Menjamin Kemerdekaan Pers dalam Mencari, Memperoleh dan Meyebarluaskan Gagasan dan Informasi.  Sebagai langkah kongkrit, teman-teman sesama Perusahaan Penerbitan Pers yang mengaku merasa dizhalimi sudah berencana membentuk semacam Forum. Jangan-janagn dijadikannya Sertifikasi Kopetensi Wartawan sebagai syarat Kerjasama Publikasi hanya atas dasar ‘Bisik-Bisik’ tetangga dari sekelompok ‘Orang’ yang mau ‘Memonopoli’ dana Publikasi,” tutur Chairuddin, MDK.

Terpisah, sebagaimana diwartakan media Online Wartaindustri edisi tayang Kamis 27 Mei 2021, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menegaskan b ahwa Dewan Pers tidak boleh lagi mengeluarkan sertifikasi wartawan. Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk sertifikasi profesi wartawan tidak boleh lagi dikeluarkan oleh Dewan Pers, meskipun selama ini seolah-olah menjadi lembaga pers berotoritas tertinggi dalam membuat aturan bagi pegiat pers Indonesia.

“Dewan Pers tidak boleh mengeluarkan Sertifikasi Kompetensi Wartawan, menyusul Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan sudah resmi hadir dalam sistem Sertifikasi Kompetensi Nasional,” tegas Komisioner BNSP,  Henny S Widyaningsih, Rabu (14/4/2021), juga sebagaimana dikutif Wartindustri. (red/tim)