Tarik Paksa Kendaraan,Leasing Wajibkan Bayar 41 Juta Warga akan Laporkan ke OJK

KEPAHIANG,IN – Tuhir Manto alias in warga desa daspeta kecamatan hujan mas kabupaten kepahiang mengaku, mobil miliknya telah diambil paksa oleh 4 orang petugas yang mengaku dari leasing PT.Sinar Mitra Sepadan(SMS) dengan alasan mobil suzuki Pick up telah wanprestasi.

” Aawalnya saya mau mencicil kredit saya tapi saya diajak langsung oleh 4 orang petugas dari leasing menggunakan Mobil saya untuk kekantor mereka di lubuk linggau, namun diperjalanan saya dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan mobil saya tolak namun saya dipaksa. tiba dikantor mereka saya disuruh menghadap kepala leasing untuk membayar tunggakan tersebut.belum sempat aku menghadap kepala leasing mobil sudah mereka bawa kabur. tak lama kemudian kepala leasing menemui saya dan berkata tunggu aja disini sekaligus dia pamit ingin keluar menjemput istri, namun tak kunjung kembali.saya ditinggal begitu saja,”ungkap Tuhir Manto.

catatan dari pihak perusahaan

Atas kejadian tersebut Tuhir Manto merasa dirinya telah ditipu dan merasa dirugikan oleh pihak leasing.Bahkan saat ini Tuhir mengaku jika dirinya diminta untuk membayar uang sebesar Rp.41 juta jika ingin mobil tersebut kembali.selain itu pihak leasing juga meminta uang biaya sitaan mobil kepada korban sebesar Rp.14 juta dengan alasan akan disetor kepihak perusahaan.

diakui Tuhir Manto saat itu ia ingin membayar tunggakan kredit saya selama 6 bulan dengan uang Rp.7 juta, namun ditolak oleh pihak leasing dengan alasan kekurangan harus dibayar dengan nominal Rp.10 juta.

“jadi saya saat ini merasa bingung, kasus yang menimpa saya ini akan terus saya kejar dan rencananya saya akan melaporkan pihak leasing ke OJK”,tegasnya.

Dalam aturan seharusnya, Melakukan penarikan, pihak leasing harus menggunakan cara yang persuasif. Bila ada konsumen nunggak, tentu tidak langsung kita tarik. Awalnya 7 hari pertama kita layangkan surat peringatan, 14 hari sampai 21 hari kita masih berikan peringatan. Penarikan kita lakukan setelah dua kali penunggakan masa pembayaran.Tapi pada prosesnya, diketahui tetap dicari jalan tengah atau win-win solution.

Diketahui, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan di sektor jasa keuangan.(JN)